Simak Apersi Targetkan Bangun 180 Ribu Rumah pada 2019

Asosiasi Pengembang Perumahan serta Permukiman Semua Indonesia (Apersi) membidik pembangunan 180 ribu rumah pada 2019. Perihal ini menjadi salah satunya suport pada program satu juta rumah yang ditargetkan pemerintah.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, sebetulnya setiap tahun Apersi membanderol minimum dapat bangun rumah sekitar 150 ribu unit. Akan tetapi, dianya optimis dapat sampai 180 ribu rumah pada 2019.

Baca Juga : Harga Batu Bata

“Kita minimum 150 ribu unit (per tahun). Tahun kemarin tujuan 150 ribu, terwujud 140 beberapa ribu unit. Memang cukup turun dikit. Tahun ini kita optimistis 180 beberapa ribu. Yang terpenting ketentuan tidak beralih-alih serta janganlah menyusahkan pengembang,” tutur ia waktu terlibat perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (11/3/2019).‎

Ia menjelaskan, sebagian besar rumah yang dibuat Apersi ada di Jawa Barat. Perihal ini sebab sejumlah besar anggotanya ada di propinsi itu.

“Anggota Apersi seputar 2.700, yang tercatat di Kementerian PUPR 2.300. Satu pengembang rata-rata bangun 100 unit. Umumnya di lokasi Jawa Barat, selebihnya menyebar di Banten, Kalimantan Selatan dan sebagainya,” katanya.

Walau masuk tahun politik, Junaidi optimis usaha property bertambah, terutamanya untuk rumah buat penduduk berpendapatan rendah (MBR). Akan tetapi, ia mengharap pemerintah selekasnya mengambil keputusan batasan harga rumah MBR untuk 2019.

“Saat ini penjualan tidak jadi masalah, tetapi realisasi yang terhalang, sebab harga jual untuk 2019 belumlah keluar. Ini mengganggu proses penjualan pengembang. Sebab ini kenaikan harga tanah, material, itu butuh diperhitungkan. Sekarang ini masih tetap harga di 2018, sesaat pengembang perlu kepastian harga untuk 2019,” tutur ia.

Artikel Terkait : Harga Pasir dan Batu

Awal mulanya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) selalu tingkatkan jumlahnya penduduk berpendapatan rendah (MBR) yang bisa mempunyai rumah wajar huni di harga dapat dijangkau menjadi sisi dari Program Satu Juta Rumah.

Usaha dikerjakan baik dari bagian penyediaan ataupun pembiayaan lewat beberapa program. Dari bagian penyediaan, Kementerian PUPR membagikan biaya untuk program pembangunan Rumah Susun (Rusun) buat MBR, Rumah Spesial (Rusus), Pertolongan Insentif Perumahan Swadaya (BSPS) serta pertolongan Prasarana Fasilitas Utilitas (PSU)

“Pemerintah sudah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang mempunyai tujuan percepat pembangunan perumahan lewat deregulasi berbentuk penyederhanaan proses perijinan, pembangunan rumah serta suport pembiayaan kepemilikan rumah buat MBR,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam info tercatat, Minggu 10 Maret 2019.

Sesaat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi AH menjelaskan, untuk program pembangunan Rusus salah satunya buat nelayan, penduduk perbatasan serta korban musibah saat empat tahun (2015-2018) sudah terjaga sekitar 22.358 unit. Pembangunan rusus diteruskan 2019 sekitar 2.130 unit dengan biaya Rp 551 miliar.

“Alokasi itu adalah sisi dari keseluruhan biaya Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 7,82 triliun. Pada tahun 2019 akan dibuat 6.873 unit unit Rusun dengan alokasi dana Rp 2,6 triliun,” tutur Khalawi.

Kementerian PUPR pun mempunyai program BSPS atau yang diketahui dengan arti bedah rumah. Dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS sudah tingkatkan kualitas rumah jadi rumah wajar huni sekitar 494.169 unit.

Pada 2019, program BSPS direncanakan bisa mencapai sekitar 206.500 unit rumah tidak wajar huni lewat dua pekerjaan yaitu penambahan kualitas rumah sekitar 198.500 unit serta pembangunan baru 8.000 unit. Keseluruhan biaya program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 triliun.

“Rumah swadaya adalah prioritas penting tahun 2019. Karena, program rumah swadaya dapat dibuktikan langsung dirasa faedahnya oleh penduduk kecil, terutamanya di pedesaan,” kata Khalawi.

Khalawi memberikan, Kementerian PUPR pada 2019 pun membagikan biaya untuk pertolongan PSU berbentuk jalan lingkungan, tempat pengendalian sampah terpadu dan skema air bersih yang baik diinginkan dapat membuat penduduk bertambah nyaman tinggal di dalam rumah bersubsidi pemerintah.

“Pada tahun 2019, alokasi biaya untuk PSU sebesar Rp 123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi di semua Indonesia,” papar ia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *