Skema Pajak Baru: LCGC Kena 3 Persen, Mobil Listrik 0 Persen BErikut Cuplikanya

Pemerintah merencanakan membuat revisi atau merelaksasi tarif pajak kendaraan. Pengenaan pajak bukan kembali berdasar pada besarnya CC kendaraan, tetapi tinggi rendahnya emisi kendaraan. Mobil LCGC atau low biaya green car yang umumnya tidak terkena PPnBM, akan terkena pajak 3 %.

Gagasan itu tertuang dalam pergantian pola PPnBM yang diusulkan pemerintah dalam rapat konsultasi bersama dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 11 Maret 2019.

Akan tetapi pemerintah akan menggagalkan gagasan itu bila mobil LCGC atau KBH2 (Kendaraan Bermotor Irit Daya serta Harga Dapat dijangkau) melakukan perbaikan standard emisinya.

Baca Juga : Harga Ban Mobil Semua Merk

Artikel Terkait : Harga Ban Motor Semua Merk

“Berkaitan KBH2, jika ia masih memakai emisi seperti saat ini serta Euro 2, ia akan terkena 3 %,” tutur Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

Menurut Airlangga, tarif PPnBM untuk LCGC dapat turun jika produsen melakukan perbaikan kualitas emisi dari mobil murah itu. Berkaitan hal itu, dia sudah menghimpun beberapa aktor industri supaya mempersiapkan mesin yang ramah lingkungan.

Pemerintah tengah mempersiapkan pola baru PPnBM untuk kendaraan roda empat. Salah satunya yang akan dirubah ialah prinsip pengenaannya. Awal mulanya, makin besar kemampuan mesin jadi tarif pajaknya pasti akan makin besar. Nanti, prinsip pengenaannya ialah makin rendah emisi jadi makin rendah tarif pajak.

Berdasar pada dokumen saran pergantian PPnBM kendaraan roda empat, mobil type KBH2 masuk ke kendaraan yang mendapatkan stimulan. Akan tetapi stimulan itu berlainan dari mulanya. Jika pada pola awal mulanya mobil LCGC bebas dari PPnBM alias 0 %, dalam pola anyar type ini terkena pajak 3 %.

Mengenai type kendaraan yang tidak terkena PPnBM ialah mobil listrik. Cara barusan diambil untuk menggerakkan pergantian pada industri. Pemerintah mengambil keputusan tujuan jika pada 2025 sekitar 20 % mobil di Indonesia ialah mobil listrik dengan beberapa tehnologi. “Untuk mobil listrik memang akan ada Perpres-nya (Ketentuan Presiden), tetapi akan tidak nendang jika tidak ada kebijaksanaan fiskal,” papar Airlangga.

Menurut Airlangga, beberapa negara pilih untuk memberikan subsidi untuk mobil listrik. Akan tetapi, dia tidak mau pemerintah ambil langkah sama. “Kami tidak ingin subsidi BBM ditukar subsidi kendaraan, karena itu kami ambil langkah stimulan fiskal untuk menggerakkan industri ini tumbuh.”

Awal mulanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pola anyar Pajak Penjualan Barang Elegan akan dituangkan dalam Ketentuan Pemerintah serta direncanakan keluar tahun ini. Akan tetapi, pola itu baru akan laku efisien pada 2021 untuk memberikan waktu pada industri sesuaikan tehnologi supaya bisa penuhi prasyarat tarif pajak rendah.

Penjualan mobil LCGC terdaftar alami penurunan 6,13 % pada 9 bulan tahun 2018.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *