Ribuan Rumah Bersubsidi Temuan BPK Tak Berpenghuni, Ini Penyebabnya Simak Selengkapnya

Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukannya beberapa ribu rumah bersubsidi tak dipakai. Sejumlah 5. 108 unit KPR Sejahtera FLPP serta subsidi perbedaan bunga (SSA) atau subsidi perbedaan bunga (SSB) belum dipakai oleh debitur, atau menganggur.

Hasil ini berbanding lurus dengan hasil Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berbarengan Pusat Pengurusan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) , yg menjelaskan ada lebih kurang 30-40% rumah bersubsidi yg udah akad credit tak ditinggali oleh pembelinya.

Baca Juga : Harga Galvalum Dan Seng Gelombang

Menurut hasil hasil itu, beberapa pemilik rumah subsidi yg gak mendiami itu menyatakan gak menduduki rumah itu berkat mutu tempat tinggalnya yg kurang pantas buat ditinggali, terlebih buat kesediaan air bersih serta listrik.

” Kita paham berbarengan, ada gosip mutu bangunan rumah bersubsidi. Walau Presiden udah bertandang ke lapangan serta menjelaskan suka ke sejumlah lokasi, namun yg diungkapkan Menteri PUPR berulang-ulang, terdapat banyak mutu perumahan warga pada rumah subsidi. Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, listrik kerapkali gak bisa perhatian, ” papar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat lalu, seperti dilansir Selasa (3/10/2017) .

Pemerintah sendiri sekarang tengah membuat team pelajari mutu rumah bersubsidi itu, juga sekaligus bikin standard baru atau patokan minimal rumah bersubsidi yang wajib dibikin pengembang.

Pemerintah akan juga menjatuhkan sangsi terhadap pengembang yg bermain-main dengan rumah subsidi.

Pusat Pengurusan Serta Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan juga melayangkan permohonan ultimatum terhadap bank yg punyai akses langsung terhadap pengembang yg mendirikan rumah atau debitur yg difasilitasi KPR.

Artikel Terkait : Harga Genteng

Mengenai dari hasil 5. 108 unit rumah subsidi yg gak ditinggali itu, sejumlah 538 unit adalah hasil cek fisik oleh team BPK serta 4. 570 unit datang dari laporan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) .

Atas hasil itu, BPK menyuruh banyak Kepala Kantor Cabang membuat team pemantauan penggunaan rumah serta memberikan laporan akhirnya dengan cara periodik terhadap BLU PPDPP (Tubuh Pelayanan Umum Pusat Pengurusan Dana Pembiayaan Perumahan) .

Hingga BLU PPDPP bisa ambil perbuatan sesuai kewenangan seandainya ada isyarat penyimpangan dalam penggunaan rumah serta dengan cara bulanan memberikan laporan terhadap BLU PPDPP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *