Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinaai bersama dengan beberapa menterinya di Istana Bogor menyalahkan izin tempat yang masih lamban di Manado. Akhirnya, Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional ditegur presiden.

Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil mengatakan Perancangan Tata Ruangan serta Tata Daerah (RTRW) wilayah Manado yang belum menjadi fakta susahnya izin tempat yang didapat investor.

Lalu, Sofjan menjelaskan masih ada jalan keluar untuk menangani hal itu. Diantaranya ialah memberi referensi usaha untuk beberapa investor yang ingin masuk ke Manado.

“Jadi kita akan beri referensi. Untuk menggerakkan bidang investasi kita kasih referensi, sepanjang itu tidak restricted (wilayah terlarang) ya bisa saja,” kata Sofjan di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

“Restricted seperti rimba lindung dan sebagainya tidak dapat kita merekomendasikan,” tuturnya.

Menurut dia memang RTRW tidak dapat dirubah jika belum lima tahun, tetapi dengan referensi dari kementeriannya, Sofjan menjelaskan investor dapat memakai tempat tanpa ada butuh tercatat dalam RTRW.

Tetapi, tidak masuk RTRW bukan bermakna tidak tercatat, mantinya tempat yang direferensikan akan dimasukkan ke perancangan waktu pengubahan RTRW di tahun ke lima.

harga bahan bangunan

“Karena itu yang penting referensi kita beri sesudah intisari oke, go ahead. Tata ruangannya sesudah dirubah, (tempat referensi) akan dimasukkan ke RTRW,” kata Sofjan.

Masalah ini menurut Sofjan sama juga seperti penyelesaian project nasional. Menurut dia, banyak project nasional yang tidak masuk dalam RTRW, sebab berkekuatan Ketetapan Presiden karena itu project nasional dapat gampang memakai tempat.

“Itu sama dengan penyelesaian project nasional, jalan tol nasional dan sebagainya yang tidak berada di RTRW, karenanya ada Keppres jadi sangat mungkin,” jelas Sofjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *